TUGAS 1 (PEREKONOMIAN INDONESIA )

Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia
Mata uang	Rupiah
Tahun fiskal	Tahun kalender
Organisasi   perdagangan	APEC, ASEAN, WTO
Statistik
Peringkat PDB	ke-15
PDB	$863,6 milyar (2005)
Pertumbuhan PDB	4,8% (2004)
PDB per kapita	$3.200 (2004)
PDB berdasarkan sektor	pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa (39.9%) (2004)
Inflasi	6.6% (2004)
Pop di bawah garis kemiskinan	8.% (1998)
Tenaga kerja	105,7 juta (2004)
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan	produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999)
Pengangguran	8.7% (2004)
Industri utama	minyak bumi dan gas alam; tekstil, perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan; pariwisata
Perdagangan Internasional
Ekspor	$113,99 milyar (2007)
Komoditi utama	minyak dan gas, plywood, tekstil, karet
Mitra dagang	Jepang 22,3%, Amerika Serikat 12,1%, Singapura 8,9%, Korea Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003)
Impor	$74,40 milyar (2007)
Komoditi utama	mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar, makanan
Mitra dagang	Jepang 13%, Singapura 12,8%, Cina 9,1%, Amerika Serikat 8,3%, Thailand 5,2%, Australia 5,1%, Korea Selatan 4,7%, Arab Saudi 4,6% (2003)
Keuangan publik
Utang pemerintah	$454.3 milyar (56.2% dari GDP)
Pendapatan	$40.91 milyar (2004)
Belanja	$44,95 milyar (2004)
Bantuan ekonomi	$43 milyar dari IMF (1997–2000)

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Kajian Pengeluaran Publik

Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar  tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar  telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar  ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen  dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik. 

Posisi utang luar negeri Indonesia

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negaranya adalah untuk pembayaran utang.

Jumlah dan asal utang Indonesia

Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006.

 Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:

1. Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.
2. Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar
3. Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.
4. Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar
5. Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.

Pembayaran utang

Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun . Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih . Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.

Angka kemiskinan dan pengangguran

Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7 persen atau 39 juta penduduk Indonesia tergolong kategori penduduk miskin. Pengangguran sebanyak 10,4 persen. Diantara 100 juta angkatan kerja menganggur, 10,5 juta pengangguran terbuka.

Perbaikan ekonomi makro

Adanya perbaikan ekonomi makro ditandai dengan:

• Rendahnya angka inflasi pada September 2006 yang hanya mencapai 0,38 persen yang membuat ekspektasi inflasi tahun 2006 kembali satu digit dibawah 8 persen.
• Pembayaran utang yang berimbang (balance of payment) yang membaik
• Nilai tukar rupiah yang cukup stabil, yaitu sebesar Rp.9.200 per USD.

Angka-angka tersebut cukup menjanjikan bagi peningkatan perekonomian.

Inflasi

Inflasi dan perekonomian Indonesia sangat saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, sudah dipastikan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana akan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar di sejarah. Tingkat inflasi di Malaysia dan Thailand senantiasa lebih rendah. Inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Soekarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (“kalau perlu uang, cetak saja”). Di zaman Soeharto, pemerintah berusaha menekan inflasi - akan tetapi tidak bisa di bawah 10 persen setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas. Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibie maka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang, artinya bercermin kepada sejarah) maka “inflasi inti” masih lebih besar daripada 5 persen setahun.

Bulan dan tahun Pertumbuhan ekonomi Maret 2006 15.74 % Juni 2006 15.53 % September 2006 14.55 % Desember 2006 6.60 % Data pertumbuhan ekonomi dari Inflasi CPI - Bank Sentral Republik Indonesia

Perekonomian

Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.

LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen)
Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Januari 2011	7.02 %
Desember 2010	6.96 %
November 2010	6.33 %
Oktober 2010	5.67 %
September 2010	5.80 %
Agustus 2010	6.44 %
Juli 2010	6.22 %
Juni 2010	5.05 %
Mei 2010	4.16 %
April 2010	3.91 %
Maret 2010	3.43 %
Februari 2010	3.81 %
Januari 2010	3.72 %
Desember 2009	2.78 %
November 2009	2.41 %
Oktober 2009	2.57 %
September 2009	2.83 %
Agustus 2009	2.75 %
Juli 2009	2.71 %
Juni 2009	3.65 %

Bulan dan tahun	Tingkat inflasi
Juli 2009	2.71 %
Juni 2009	3.65 %
Mei 2009	6.04 %
April 2009	7.31 %
Maret 2009	7.92 %
Februari 2009	8.60 %
Januari 2009	9.17 %
Desember 2008	11.06 %
November 2008	11.68 %
Oktober 2008	11.77 %
September 2008	12.14 %
Agustus 2008	11.85 %
Juli 2008	11.90 %

Sumber ;

* http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
* http://id.wikipedia.org/wiki/Posisi_Utang_Luar_Negeri_Indonesia
* http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi_dan_perekonomian_Indonesia
 * http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/

CONTOH ASOSIASI DIBIDANG TI DI INDONESIA

CONTOH- CONTOH ASOSIASINYA DIBIDANG TI DI INDONESIA

1. Sejarah Apkomindo (asosiasi pengusaha komputer indonesia)

Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dibentuk dari berkumpulnya lebih dari 300 pengusaha komputer baik yang berdomisili di Jakarta maupun yang secara khusus datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk hadir dalam acara Ulang Tahun ke-5 PT. HL Enterprise di Golden Ballroom Grand Hyatt - Jakarta pada tanggal 20 September 1991.

Pengusaha-pengusaha ini melihat makin luasnya pasar komputer di Indonesia dan makin cepatnya perkembangan teknologi komputer serta makin banyaknya pengusaha komputer yang bergerak di berbagai sektor dan beraneka ragam segmen, menjadikan problema yang makin hari makin kompleks yang bisa merugikan sesama pengusaha sendiri. Kendala yang dihadapi waktu itu antara lain :

·      Kurangnya komunikasi antar pengusaha menyebabkan penyebaran arus informasi menjadi kurang lancar;

·      Kurangnya kerja sama sesama pengusaha menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan promosi maupun pendistribusian barang;

·      Kurang lancarnya hubungan antara pengusaha komputer dengan pihak pemerintah.

Sonny Franslay sebagai pemrakarsa Apkomindo (Asosisasi Pengusaha Komputer Indonesia) , mengusulkan terbentuknya Apkomindo sebagai organisasi yang berskala nasional dan bersifat non-profit. Seluruh pendapatan asosiasi yang didapatkan dari iuran anggota akan dipakai sepenuhnya untuk membiayai kegiatan asosiasi. Beberapa nama yang patut dicatat sebagai founding fathers dari Apkomindo adalah Ir. Chris Irwan Japari, Ir. Wiriadi Tirtariyadi, Ir. Kunarto Mintarno, Efendi Ruslim, John Franco, Jackson Ong, Agus Setiawan dan Alm. Daniel Tjahyadi.

Setelah melakukan persiapan seperlunya, pada tanggal 13 Desember 1991, dilangsungkan Rapat Perdana Apkomindo bertempat di Golden Ballroom - Hotel Hilton, Jakarta - yang sekaligus menandai lahirnya Apkomindo. Rapat perdana ini dipimpin oleh Ketua Umum Apkomindo terpilih yaitu Sonny Franslay.

Juni 1992, asosiasi mengkoordinir pengusaha dari Indonesia mengunjungi pameran Computex di Taiwan, dan telah diterima oleh asosiasi di sana, dan pertama kali pula rombongan Apkomindo diajak menghadiri konferensi pengusaha komputer dunia di Hotel Yuen San Taipei untuk mewakili Indonesia. Apkomindo juga telah menjadi anggota South East Asia Technology Organization yang berpusat di Taipei. Pada acara Executive Round Table Meeting waktu itu, Apkomindo diwakili oleh Sonny Franslay, Eddy Liew dan Daniel Tjahyadi. Pada acara tersebut, Apkomindo mendapat undangan untuk berpidato selama 15 menit di Comdex - Las Vegas untuk mewakili Indonesia. Karena kesibukan di Indocomtech 1992, tidak ada satu pun dari Pengurus yang dapat menghadiri Comdex, sehingga Apkomindo mengutus Rudy Rusdiah sebagai observer.

Pada tanggal 14 - 22 Nopember 1992 Apkomindo menyelenggarakan Pameran Komputer yang pertama dan terbesar di Indonesia yang dinamakan Indocomtech bertempat di Kemayoran, yang diresmikan oleh Bapak Ir. Hartarto, Menteri Perindustrian pada saat itu Pada Indocomtech 1992 tersebut, terdapat acara spektakular yaitu TVM Giant Wall dimana 300 unit komputer monitor berhasil dihubungkan dengan 1 jaringan sistem yang dikendalikan dalam 1 server dan telah tercatat di MURI.

Mengunjungi Computex - Taiwan dan menyenggarakan Indocomtech menjadi kegiatan rutin tiap tahun yang dikoordinir oleh Apkomindo, disamping mengadopsi perkembangan mutahir teknologi bidang IT luar negeri, juga memperkenalkan potensi industri bidang IT di Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut mengemban misi komunikasi dua arah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat memberikan nilai tambah kepada para pengusaha yang tergabung dalam APKOMINDO maupun kegiatan lainnya yang memberikan konstribusi atau partisipasi terhadap pembangunan industri bidang IT di Indonesia (kegiatan-kegiatan tidak dapat dirinci dalam lembaran ini).

Bukan Cuma Jualan

Anggota asosiasi tidak hanya ber-konsentrasi pada bisnis, kegiatan aksi sosial juga tidak dilupakan, selain membagi bingkisan sembako kepada penduduk yang sangat membutuhkannya pada masa krisis pangan tiga tahun lalu, Februari 2002, asosiasi kembali mengumpul-kan sumbangan untuk disalurkan kepada penduduk  tak mampu yang mengalami musibah banjir. Selain itu, kegiatan donor darah dari anggota Apkomindo ke PMI yang dilaksanakan tahun 2001 juga akan menjadi salah satu kegiatan rutin asosiasi.

Untuk menambah wawasan pengetahuan Internet, pakar internet Dr. Onno W. Purbo telah menyumbangkan artikel-artikelnya dan asosiasi mentransfernya ke dalam bentuk CD-ROM. CD-ROM yang diberi judul ”Mencerdaskan Bangsa” itu dibagikan secara cuma-cuma terutama kepada pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Melalui Gerakan Nasional Sadar HAKI, asosiasi telah bekerjasama dengan Trustix untuk menerbitkan CD-ROM yang juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Menghadapi kriminal penipuan yang menggunakan teknik serta teknologi canggih, pengurus asosiasi dan Ibu Judith dari Majalah Forum telah mengadakan pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya, gagasan program Sahabat Polisi telah mendapat dukungan positip dari pihak Polri. Salah satu kepercayaan pemerintah terhadap asosiasi, adalah dengan terakreditasinya Badan Sertifikasi Apkomindo untuk bidang komputer dan peralatannya, dimana merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan surat Tanda Dattar Rekanan, dalam keperluan pelaksanaan tender proyek pengadaan komputer kebutuhan pemerintah.

2. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Dalam Musyawarah Nasional Pertama Tanggal 15 Mei 1996, pada saat mana APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dinyatakan berdiri, dewan pengurus yang ditunjuk untuk masa jabatan 3 tahun pertama diminta untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia.Program-program tersebut adalah :

·      Tarif Jasa Internet

·      Pembentukan Indonesia-Network Information Center [ID-NIC]

·      Pembentukan Indonesia Internet Exchange [IIX]

·      Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi

·      Usulan Jumlah dan Jenis Provider

Program Pengusulan Tarif Jasa Internet dan Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan keluarnya beberapa keputusan pemerintah, yakni :

·      Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.59/PR.301/MPPT-96 tanggal 30 Juli 1996 tentang Tarif Jasa Internet.

·      Surat Keputusan MENPARPOSTEL R.I. Nomor KM.2/PR.301/MPPT-97 tanggal tentang Tarif Jasa Sirkit Langganan (Leased Circuit) Termasuk penjabarannya, Sesuai Surat SEKJEN DEPARPOSTEL R.I. Nomor PR.301/9/5/PPT-97 tanggal 28 Februari 1997 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Internet adalah Operator Jasa Telekomunikasi.

APJII memberikan layanan-layanan menguntungkan bagi anggota, diantaranya adalah:

·      Koneksi IIX [Indonesia Internet Exchange].

·      APJII –NIR [Alokasi IP Address dan AS Number]

·      Penyelenggaraan komunikasi dan konsultasi diantara anggota, antara anggota dengan Pemerintah, antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra didalam dan diluar negeri, serta antara anggota dengan dunia usaha pada umumnya

·      Penyediaan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggota

·      Perlindungan kepentingan anggota, memberikan masukan kepada Pemerintah melalui departemen terkait mengenai berbagai masalah demi kepentingan anggota

·      Penyelenggaraan Seminar dan Training

MISI DAN TUJUAN
APJII memiliki misi dan tujuan sebagai berikut :

·      Membantu para anggota dalam menyediakan jasa Internet yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

·      Memasyarakatkan Internet dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

·      Mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global.

·      Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan ekonomi di tanah air melalui kesempatan akses terhadap informasi dan komunikasi secara merata di seluruh pelosok Indonesia.

·      Membantu para anggota dalam menyediakan sumber-sumber informasi mengenai Indonesia.

·      Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerjasama Internasional.

TUGAS-TUGAS POKOK APJII
APJII mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

·      Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya.

·      Melindungi kepentingan para anggota.

·      Membantu usaha arbitrase dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan diantara anggota.

·      Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan luar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.

·      Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APJII, baik nasional maupun Internasional.

·      Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif.

3. AWARI ( Asosiasi WARNET Indonesia)

Pada tanggal 25 Mei 2000 merupakan hari bersejarah bagi rekan-rekan WARNET - karena telah lahir Asosiasi Warnet Indonesia yang ada secara fisik dalam pertemuan di kantor DIKMENJUR. Dalam sebuah rapat untuk melihat kemungkinan kerjasama antara rekan-rekan WARNET dengan SMK, yang di pimpin oleh DR. Gatot HP Direktur Menengah Kejuruan DIKNAS pada saat itu. Asosiasi WARNET Indonesia kemudian di kenal sebagai AWARI.

Ketua Asosiasi Warnet pertama adalah rekan Rudy Rusdiah, Bendahara rekan Adlinsyah dan Sekretaris Abdullah Koro. Tampaknya aktifias ketua AWARI waktu itu dirasakan tidak terlalu transparan kepada teman-teman WARNET. Di akhir 2001, di lakukan pertemuan rekan-rekan aktifis WARNET yang berakhir dengan di gantinya pengurus lama dengan presidium AWARI yang dipimpin oleh Judith MS, Michael Sunggiardi dan Abdullah Koro.

Pada awal tahun 2007, Asosiasi Warnet Indonesia ( AWARI ) kemudian mengadakan Musyawarah
Nasional Pertama pada tanggal 24-25 Februari bertempat di Hotel PERMATA Bidakara Bandung; Jl. Lemahneundeut No.7 Setrasari Bandung - Jawa Barat.

Munas yang bertema "Dari Warnet Untuk Warnet, Demi Kemajuan Bersama" dihadiri oleh warnet dari berbagai daerah di Indonesia.

4. MASTEL

MASTEL adalah suatu lembaga nirlaba yang merupakan wadah bagi seluruh pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi dan multi media, industri / pabrikan, asosiasi, professional , para pengamat dan peminat dalam bidang telematika, yang juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dan mempertemukan seluruh kepentingan antara pemerintah dan para pelaku usaha serta para peminat di bidang telematika (telekomunikasi dan informatika).

MASTEL pada awalnya didirikan sebagai Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) pada tanggal 01 Desember 1993, sebagai wadah berkumpulnya seluruh potensi di bidang telekomunikasi yang terdapat di dalam masyarakat, yang terkait dengan lingkungan strategis yang selalu berubah, untuk memformulasikan gagasan-gagasan menjadi realita, serta melakukan beragam kegiatan lain dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang handal dan merata.

Menyikapi perkembangan teknologi dan timbulnya jasa-jasa baru akibat konvergensi antara telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia (didalamnya termasuk penyiaran), maka pada Musyawarah Nasional MASTEL yang ke-3 (tanggal 20 Pebruari 2000) diputuskan untuk memperluas cakupannya menjadi telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia. Dengan adanya perluasan cakupan ini MASTEL berubah menjadi Masyarakat TeleMatika Indonesia, dengan akronim yang tetap sama, yaitu MASTEL.

MASTEL saat ini didukung oleh lebih kurang 21 asosiasi bidang telematika, memiliki 141 anggota perusahaan, lebih kurang 239 anggota perseorangan profesional dan akademisi, 25 anggota organisasi nirlaba dan 14 orang anggota khusus/kehormatan MASTEL.

5. Komunitas Mambo Indonesia

Komunitas Mambo di Indonesia sendiri pada awalnya dicetuskan di komunitas postnuke Indonesia yang difasilitasi oleh proyek KIOSS. Inisiallisasi proyek mambo yang pertama kali di kerjakan oleh Luri Darmawan, Adhi Rachdian, Kemas Antonius dan Eljoe pada awal Oktober 2004, yang kemudian bergabung sukarelewan lain seperti Widhe, Andy dan Adi Setiawan. Situs komunitas mambo Indonesia dahulu dapat diakses menggunakan nama domain mambo-id.com.

Selain mempopulerkan Mambo di Indonesia, situs komunitas tersebut juga bertujuan untuk membantu pecinta dan pemerhati mambo dengan informasi berbahasa Indonesia.

6. AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia)

AOSI adalah asosiasi berbadan hukum menghimpun organisasi-organisasi pencinta, penggiat, pengembang, pemakai, pendidik, pelaku bisnis dan semua pendukung Open Source skala nasional yang bekerja sama, bahu membahu membangun sinergi guna mencapai sukses bersama. Diresmikan dan berdiri sejak 30 juni 2008, AOSI merupakan asosiasi yang sah dan memiliki sejumlah program terencana untuk mendorong pengembangan teknis dan bisnis Open Source di Indonesia. AOSI melibatkan pihak pemerintah membahas program dan regulasi guna meningkatkan akselerasi berkembanganya pemanfaatan Open Soure di semua lapisan masyarakat NKRI.

Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) dibentuk sebagai hasil dari IGOS Summit-II pada tanggal 29 Mei 2008 di Jakarta Convention Center (JaCC), Tanah Abang, Jakarta saat Penutupan IGOS Summit-II tersebut. Ditetapkan 4 orang Formatur untuk menyusun Organisasi AOSI, yaitu:
1. Rusmanto
2. Teddy Sukardi
3. Sumitro Roestam
4. Harry Sufehmi
Pada saat yang sama juga ditetapkan Duta Besar AOSI, yaitu Ibu Betti Alisjahbana, mantan CEO IBM Indonesia.
Asosiasi Open Source Indonesia didukung oleh perusahaan-perusahan besar bidang Teknologi Informasi, antara lain Sun Microsystems, Intel Corp., IBM Indonesia, ASUS, Zyrex, Apple Computers, Hewlett Packard, Dell Computer, Acer, dan lainnya.
Tujuan utama pembentukan AOSI adalah untuk membuat Software Open Source OSS dan Free Open Source Software FOSS menjadi sebuah solusi yang dapat diandalkan dalam bidang Komputing/Teknologi Informasi di Indonesia, sebagaimana software-software Proprietary yang telah banyak dipakai masyarakat Indonesia selama ini.
Selain itu, diharapkan dengan terbentuknya AOSI, maka makin banyak masyarakat Indonesia yang akan mengunalan softweare-software OSS/FOSS sebagai alternatif yang cost-efficient dan cost-effective dalam menyediakan solusi Komputing/Teknologi Informasi di Indonesia, serta dalam rangka mengurangi tingkat pembajakan software-software Proprietary, menghindari pelanggaran UU HaKI, dan meningkatkan citra bangsa Indonesia di Forum Internasional dan Perdagangan Dunia, sebagai negara dengan tingkat penggunaan software illegal terendah di Dunia. Ini karena software OSS/FOSS adalah berlisensi Genearl Public License (GPL) yang legal, sama seperti lisensi yang dimiliki oleh software-software Proprietary.
Organisasi AOSI juga diharapkan dapat menyediakan technical dan operational support bagi para pengguna software-software OSS/FOSS di Indonesia secara cepat, mudah, murah, dan komprehensif, sehingga terbentuk citra yang baik tentang software OSS/FOSS sebagai software yang professional dan mampu bersaing dengan berbagai jenis software aplikasi proprietary yang telah banyak digunakan masyarakat.
Model Bisnis software OSS/FOSS bukanlah model bisnis jualan lisensi software, namun lebih berfokus kepada dukungan dalam layanan teknis instalasi, customization, development, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi keahlian dalam Software Aplikasi OSS/FOSS yang professional.

7. Komunitas Underground Indonesia 2006

Tidak banyak yang mengetahui tentang aktifitas komunitas underground di Indonesia, padahal sebetulnya cukup transparan di Internet dan dapat di lihat aktifitas nyatanya. Sebagian aktifitas rekan-rekan underground ini kadang tergolong unlegal, seperti, carding dan deface web. Akan tetapi sebetulnya banyak sekali aktifitas mereka yang sangat positif terutama dalam pengembangkan sumber daya manusia dan programmer / hacker IT yang handal.
Dulu para underground banyak melakukan chatting mengunakan IRC di DALNET dll. Pada masa lalu di IRC, proses arsip dan keanggotaan diskusi tidak terlalu terstruktur sebagian besar ilmu yang berkembang dari chatting akan hilang karena tidak terarsip. Pada saat ini, satu media komunikasi yang lumayan banyak digunakan untuk diskusi para hacker adalah mailing list terutama di yahoogroups.com yang dapat di akses melalui Web di http://groups.yahoo.com.
Dengan melakukan search sederhana di http://groups.yahoo.com, kita akan menemukan beberapa komunitas hacker Indonesia yang lumayan aktif. Di samping komunitas hacker maupun programmer yang sifatnya lebih ke software, ada beberapa komunitas para geek lainnya yang lebih ke elektronik maupun system administrator. Di sisi yang membosankan, kita juga akan melihat beberapa komunitas diskusi yang lebih ke politik kadangkala terlalu mengawang tentang teknologi informasi di Indonesia.
Summary secara umum berbagai komunitas ini adalah sebagai berikut,
Komunitas IT & Politik,

Name                   Members         Berdiri

genetika               2205           6 Januari 2001

telematika             1750           14 Juli 1999

mastel-anggota         337            13 September 2000

Komunitas Sistem Administrator

Name                           Members         Berdiri

asosiasi-warnet                6241           14 April 2000

Ilmukomputer-networking        5636           6 Desember 2003

It-center                      4889           22 April 2000

indowli                        4766           3 Feb 2001

Komunitas Geek Electronik

Name           Members         Berdiri

orari-news     1242           1 February 2001

pcrakitan      829            12 February 2005

elpop          583            12 Maret 2001

Komunitas Programmer

Name                           Members        Berdiri

Ilmukomputer-programming       5226           6 Desember 2003

Indoprog-vb                    5215           8 Maret 2001

delphindo                      2844           21 February 2001

jug-indonesia                  1783           12 April 2003

csharp-indo                    699            21 january 2002

Komunitas Hacker & Virus 

Name                   Members        Berdiri

jasakom-perjuangan     12278          28 February 2003

newbie-hacker          5636           11 Juli 2003

majalahneotek          5633           19 Juli 2000

vaksin                 3388           1 Des 2000

yogyafree              2251           25 April 2005

indocrack              1175           12 February 2005

bandunghack            1046           9 Agustus 2004

Terlihat bahwa umumnya komunitas hacker berdiri di tahun 2003,2004. Sementara komunitas programmer lebih awal di tahun 2002-an. Sementara Geek Elektronik di tahun 2001. Komunitas system administrator lebih tua lagi, berdiri di tahun 2000-an. Komunitas yang palin tua adalah para politikus IT yang banyak berdiri di tahun 1999-2000-an.
Yang menarik untuk di perhatikan adalah jumlah massa berbagai komunitas ini. Komunitas para politikus mempunyai massa paling sedikit sekali, tapi paling banyak bicara – atau dalam bahasa sederhananya, politikus lebih banyak omong, tapi tidak ada orang tertarik untuk mendengarkan omongan / janji politik. Di sisi ekstrim adalah komunitas hacker dan programmer, komunitas hacker dan programmer Indonesia termasuk komunitas Indonesia yang paling besar dan cukup solid di Internet. Aktifitasnya lebih banyak ke arah pendidikan dan penyebaran ilmu tentang berbagai topic yang berkaitan dengan teknik komputer.
Diantara sekian banyak hacker ada beberapa hacker yang termasuk pemimpin dari komunitas underground Indonesia, diantaranya adalah

S’to           http://jasakom.com/sto/

Xnuxer         http://xnuxer.or.id/

Jim Geovedi    http://jim.geovedi.com/

Irvan          http://irvan.or.id/

Y3dips         http://y3dips.echo.or.id/

Ciri khas hacker-hacker kelas elit adalah publikasinya yang bukan main banyaknya, sebagian dalam bentuk buku, sebagian dalam bentuk e-Zine sebagian lagi dalam bentuk presentasi-presentasi bahkan di forum-forum internasional seperti yang dilakukan oleh Jim Geovedi.

Sumber ;

·         http://portal.apkomindo.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

·         http://www.apjii.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27 

·         http://wikihost.org/wikis/indonesiainternet/wiki/sejarah_internet_indonesia:warnet 

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Mambo_%28perangkat_lunak%29

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation

·         http://www.aosi.or.id/

• http://aosi.wordpress.com/category/asosiasi-open-source-indonesia/ 
·         http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Komunitas_Underground_Indonesia_2006