Jutaan lulusan SMA, SMK, PTN, PTS, dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan ketidakterserapan ke dalam dunia kerja. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka penganggaran pada tahun 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Mereka terpaksa berbagi identitas menjadi pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, hingga pengangguran temporer atau insidental.
Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk menekan meningkatnya angka pengangguran dengan mengadakan berbagai agenda job fair, pembangunan lapangan kerja baik sektor formal maupun swasta yang baru, mendatangkan investor, pemberian kredit usaha kecil, dan lain sebagainya. Bahkan, Menteri Pendidikan merubah prosentase SMA dan SMK yang diharapkan dapat menggoda dunia usaha dan menyerap lulusannya untuk berkarya di perusahaan mereka.
Namun pada kenyataannya, angka pengangguran bagai batu karang di pinggir pantai, usaha-usaha pemerintah memang menuai hasil akan tetapi kecil sekali. Jika mengikis batu karang air laut membutuhkan waktu hingga ratusan tahun maka dengan strategi dan langkah-langkah pemerintah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikis batu karang pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kesulitan pemerintah adalah rendahnya daya serap tenaga kerja dibanding dengan jumlah para pencari kerja (angkatan kerja) di Indonesia.
Angka pengangguran yang terus mengalami kenaikan signifikan per tahunnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internalnya antara lain: (a) kegagalan Program Keluarga Berencana (KB) sehingga diikuti dengan melonjaknya populasi penduduk Indonesia, (b) progresivitas pertumbuhan konsumerisme sehingga meningkatkan kuantitas kebutuhan ekonomi, (c) rendahnya wirausaha (entrepreneurship) sehingga sumber daya yang ada fokus pada kegiatan mencari kerja bukan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan, poin-poin faktor eksternal adalah; (a) krisis keuangan global yang melatarbelakangi terjadinya inflasi dan turunnya angka investasi, (b) standar kompetensi lulusan yang tidak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja, (c) rendahnya kemampuan ekonomi sehingga mempengaruhi posisi tawar angkatan kerja, dan lain-lain.
Masyarakat selaku objek dan subjek dalam problematika pengangguran di Indonesia dituntut untuk mampu mencari solusi secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Sekian lama, ketergantungan kepada pihak lain (pemerintah) terbukti hanya menunda-nunda permasalahan dan mengganti perwajahan problematika pengangguran, bukan mengurangi apalagi mengikis habis.
Pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah besar di Indonesia. Pendidikan kewirausahaan adalah cara tepat untuk mengatasi pengangguran di negara kita dengan menghasilkan pencipta kerja dan bukan pencari kerja. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu pemecahan bagi pemerintah untuk mengurangi perngangguran dan kemiskinan. Ada sekitar 48 juta UKM yang sedang beroperasi dan bisa menghidupi keluarganya. Bahkan, Negara maju pun memulai usaha dengan UKM. UKM sendiri didirikan oleh orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau dikenal sebagai wirausahawan. Dengan kita terjun menjadi wirausaha akan menciptakan lapangan pekerjaan dan karena hal tersebut akan ada banyak orang yang mendapatkan kesempatan bekerja.
Perubahan ke arah mindset kewirausahaan sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. Seorang angkatan kerja, hendaknya tidak memilah dan memilih sektor pekerjaan atau pun terpancang pada pola pikir yang hanya terfokus pada sektor formal. Karena pada dasarnya, seorang yang tidak bekerja di sektor formal pun masih tetap dianggap bekerja selama apa yang dikerjakan tersebut memberikan penghasilan atau pemasukan finansial seperti pedagang, wiraswasta, peternak, petani, pelukis, auditor, hingga jurnalis independen.
SUMBER :
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/08/kewirausahaan-kiat-utama-atasi-pengangguran/
0 komentar:
Posting Komentar